Tim Percepatan Reformasi Hukum Segera Sampaikan Puluhan Rekomendasi ke Presiden, Apa Saja?

IPOL.ID – Tim Percepatan Reformasi Hukum dalam waktu dekat segera melaporkan capaian kinerjanya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sejauh ini, tim tersebut telah menghasilkan puluhan butir rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum.

Demikian disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD saat menerima penyampaian hasil kinerja Tim Percepatan Reformasi Hukum di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (12/9). Hasil kinerja tim tersebut telah disampaikan langsung oleh masing-masing kelompok kerja (Pokja) kepada Menkopolhukam.

“Saya terima hasilnya yang secara umum bagus. Presiden memang melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum, yang kemudian meminta Menko Polhukam melakukan pembenahan, dan ditindaklanjuti, termasuk dengan membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum ini, yang hasilnya akan segera kita sampaikan kepada bapak Presiden,” ujar Mahfud.

Tim menghasilkan puluhan rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum, dari empat Pokja. Masing-masing di antaranya, Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, Pokja Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pokja Sektor Perundang-undangan.

Tim Percepatan Reformasi Hukum secara intens bekerja sepanjang Juni-Agustus 2023, dan telah melakukan diskusi berbagai tahapan, serangkaian kegiatan pengumpulan data dan informasi, termasuk melalui konsultasi dengan pimpinan Kementerian dan Lembaga, serta kelompok masyarakat sipil.

Prof Harkristuti Harkrisnowo, selaku ketua Pokja Reformasi Peradilan dan Penegakan Hukum, dalam paparannya juga menyampaikan bahwa, Pokja tidak hanya melakukan diskusi secara parsial, tetapi juga melakukan pembahasan bersama-sama dengan semua Pokja.

“Sehingga masing Pokja mengetahui dan menyepakati rekomendasi dari masing-masing Pokja,” kata Prof Harkristuti.

Rekomendasi agenda prioritas ini, rencananya akan segera disampaikan kepada Presiden, yang dijadwalkan pada hari Kamis (14/9) mendatang, untuk selanjutnya pemerintah akan melakukan pembenahan dan reformasi di bidang Hukum.

“Kita akan bersama-sama menyampaikan rekomendasi agenda prioritas ini kepada Presiden,” ujar Mahfud MD saat menutup rapat pleno akhir tersebut.(Yudha Krastawan)