Belum lagi, bantuan yang diperuntukan terhadap rumah ibadah, masjid dan mushola. Sebab, dikatakanya lagi catatan fraksi PKS di DPRD DKI, bantuan itu baru tercover separuh dari jumlah di Jakarta.
“Satu hal lagi yang menjadi konsen kita, adanya pemotongan bagi penerima subsidi pangan KJP, dari sebelumnya 900 menjadi 600 ribu. Hal itu dikarena validasi yang dilakukan berdasarkan kewajiban membayar pajak motor, padahal motor itu menjadi kebutuhan untuk mencari nafkah,” katanya.
Dari hasil survei yang dilakukan DPW PKS pada Juni lalu. Tingkata kepuasan terhadap kepemimpinan Pj Gubernur mencapai 70 persen.
“Responden yang kita ambil sebanyak 4.000 orang. Hal itu untuk menunjukan validitas dari hasil survei yang kita lakukan terhadap Pj gubernur. Disamping kesukaan masyarakat pada Pj Gubernur karena low profile, kalem dan tenang. Namun, masyarakat tetap menginginkan agar program KJP bantuan tebus ijazah dan program pro rakyat agar tidak dihilangkan,” tandasnya.(Sofian)
