Selain itu, tokoh masyarakat dan pengamat pertanahan di Banten Raya, Dodi Koto, juga memberikan masukan kepada BPKP Banten.
Ia menekankan bahwa prestasi yang telah diraih oleh Pemkab Tangerang pada perayaan HUT ke-391 tidak mengurangi pentingnya menyelesaikan beberapa permasalahan, seperti Sertifikat lahan komplek perkantoran Pemda Tigaraksa dan pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Walau Pemkab Tangerang telah mendapatkan opini WTP sebanyak 15 kali, dampak dari permasalahan lahan perkantoran Ibu Kota Kabupaten Tangerang di Tigaraksa selama 25 tahun belum jelas.
Buku berapa yang tersedia, luas lahan, dan keberadaan Sertifikat tanah Pemkab Tangerang masih menjadi pertanyaan besar.
Dodi menekankan harapannya, “Di HUT Pemkab ke-391 ini, pihak BPKP Banten harus segera merekomendasikan laporan BPKP semester berikutnya kepada PJ Bupati Tangerang agar persoalan lahan RSUD Tigaraksa dan Surat Sertifikat Perkantoran lahan Pemda Tigaraksa dapat diselesaikan.”
Selain itu, Dodi mengungkap beberapa permasalahan signifikan yang perlu ditindaklanjuti oleh PJ Bupati Kabupaten Tangerang:
