Demokrat Apresiasi Pencabutan Perda 11 Tahun 1992 Terkait Penataan dan Pengelolaan Pulau Seribu

Disamping itu, sambung sekretaris DPD PD DKI itu menyoroti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT). Akses transportasi masyarakat Pulau Seribu, Degradasi kualitas lingkungan, konsep dan rencana.”Fraksi Demokrat pun berharap pemprov memberikan perhatian terkait penyediaan lahan pemakaman warga yang tidak memadai serta memprioritaskan pembangunan minimal tipe C di Kepulauan Seribu,” tutupnya. (Sofian)