IPOL.ID – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) tiap peserta Pemilu harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bawaslu setempat.
Hal itu perlu jadi perhatian agar tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Hal itu Ahmad Doli dalam menanggapi viralnya video pencopotan APK berupa baliho salah satu Capres oleh Satpol PP Pemkot Pematang Siantar, Sumatera Utara.
Ahmad Doli menerangkan pencopotan baliho salah satu Capres di Pematang Siantar beberapa waktu lalu tidak terkait motif politik. Melainkan, untuk penertiban lingkungan dan berlaku untuk semua Capres.
“Kalau kemudian ada penindakan-penindakan yang terkait dengan Pemilu itu harus koordinasi dengan penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu Ada yang melaporkan, kemudian verifikasi apakah laporan itu sah atau tidak, baru tindak lanjut kemudian koordinasi ke pemerintah kota,” ujari dimuat parlementaria dikutip Jumat (17/11).
Diketahui, viralnya pencopotan APK itu bertepatan dengan Capres tertentu ke Kota Pematang Siantar, pada Sabtu (11/11/2023). Semenjak video itu viral dan gaduh diperbincangkan, Pemerintah Kota Siantar akhirnya memberikan klarifikasi pada Kunspik Komisi II ini bahwa penertiban APK itu dilakukan untuk bersih lingkungan saja.
“Jadi sebenarnya ini penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pematangsiantar dalam hal tertib lingkungan, bersih lingkungan, dan bukan hanya satu baliho atau satu spanduk, (tapi) semua (APK) ya. (yang mengganggu). Sudah disampaikan klarifikasi bahwa tidak ada motif politik ya. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan selama ini, (misalnya pencopotan baliho) ini adalah bagian dari indikasi kecurangan gitu ya, saya kira terbantahkan,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini. (far)
DPR Sebut Penertiban Alat Peraga Kampanye Harus Berkoordinasi dengan Bawaslu
