Lanjut Dedy, HS merupakan satu dari lima orang yang diamankan penyidik Kejati Bali. Sementara itu, empat orang lainnya masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan di Gedung Pidsus Kejati Bali.
Penangkapan terhadap lima pegawai Imigrasi itu barawal dari laporan masyarakat terkait pungli di jalur prioritas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Fast Track merupakan layanan prioritas keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai guna memudahkan pelayanan ke luar negeri bagi kelompok prioritas, seperti lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, serta pekerja migran.
Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA Barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp 100 juta.
Kejati Bali menduga setiap bulan terkumpul sebanyak Rp 100 juta – Rp 200 juta dari pungli tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka HS melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.