Dalam bidang politik Didik menekankan bahwa praktik demokrasi yang dijalankan Indonesia pasca reformasi merupakan dasar pondasi bagi ekonomi yang baik, namun saat ini terjadi kemunduran demokrasi satu dekade terakhir. “Hal ini merupakan salah satu kendala bagi investasi untuk masuk ke Indonesia. Demokrasi diindikasi masuk kejurang karena matinya check and balances, peranan parlemen yang kian melemah, partai politik sebagai sarang oligarki, usaha perpanjangan tiga periode, dan rule of law rusak” lanjut Didik.
Didin S. Damanhur, Guru Besar Universitas Paramadina melihat kejaksaan agung dipakai sebagai instrumen lawan politik atau aliansi, penggunaan buzzer dan influencer menggunakan biaya APBN konsisten dilakukan oleh pemerintah. Suara masyarakat juga dibungkam oleh UU ITE dan lawan politik langsung di laporkan.
Didin mengingatkan pentingnya mengaktifkan check and balances. “Sebenarnya gejala otoritarianisme baru sudah dijalankan sejak masa pemerintahan Soeharto, tetapi pada saat itu kebutuhan pokok rakyat bisa didapatkan dengan harga terjangkau,” kata Didin S. Damanhuri.
