Prinsip keadilan restoratif tersebut, sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Teguh Darmawan, S.H., M.H. bahwa saat ini prinsip koordinasi, kolaborasi dan komunikasi harus ditingkatkan untuk merubuhkan ego sektoral antar penegak hukum, karena penegakan hukum saat ini berorientasi pada hasil (kemanfaatan dan kepastian hukum) dan tidak hanya menghukum pelaku kejahatan.
Tujuan hukum saat ini yang awalnya bertujuan untuk pembalasan (retributif) mulai bergeser kepada teori campuran (pembalasan dan pemulihan) dimana upaya pemulihan (restorasi) menjadi hal yang menjadi satu kesatuan dari penegakan hukum sehingga tujuan hukum berupa kepastian dan kemanfaatan hukum dapat tercipta khususnya tujuan pemulihan kerugian korban.
Sejak didirikan sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 sampai dengan November 2023, OJK telah menyelesaikan 115 Perkara Tindak Pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap (P-21). Perkara yang diselesaikan tersebut terdiri dari 90 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal, dan 20 perkara Industri Keuangan Non-Bank.
