Pakar Hukum Nilai Mekanisme Ketua KPK Diganti Keliru

IPOL.ID – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Romli Atmasasmita menilai kebijakan pemimpin mengganti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Firli Bahuri kepada Nawawi Pomolango keliru.

Untuk itu, Romli meminta Presiden untuk segera mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/P Tahun 2023.

“Mekanisme pergantian Ketua KPK itu keliru,” tutur Romli dalam sesi Focus Group Discussion Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) tentang Menyoal Pergantian Pimpinan KPK di Jakarta pada Selasa (5/12).

Nawawi Pomolango menjabat Ketua KPK sementara setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Upaya penetapan status tersangka itu dilakukan penyidik Polda Metro Jaya.

Untuk sementara menggantikan Firli Bahuri, terbitnya Keppres Nomor 116/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Dan Pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Keppres Nomor 116/P Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Padahal, kata Romli, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka aturan hukum ini yang berlaku.

Seharusnya penggantian Ketua KPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tersebut.

Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur soal penunjukan dan penggantian pimpinan KPK yang diberhentikan karena menjadi tersangka tindak pidana kejahatan.

Namun, lanjut Romli, upaya penggantian Ketua KPK saat ini diduga cacat hukum karena menggunakan Perppu Nomor 1 Tahun 2015.

“Undang-Undang yang digunakan sudah dicabut sebagai dasar penunjukan Nawawi,” ujar Romli.

Dalam aturan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan, dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Presiden Republik Indonesia (RI) mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI.

“Semua langkah KPK mulai kemarin Keppres keluar sampai kapanpun. Dengan kata lain, KPK lumpuh dengan Keppres itu. Kalau lumpuh siapa yang suka? Ya koruptor,” tandas dia.

Oleh karena itu, Romli pun menyarankan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk mencabut Keppres Nomor 116/P Tahun 2023 tentang Pergantian Ketua KPK dari Firli Bahuri ke Nawawi Pomolango.

“Karena semua kebijakan KPK, mulai dari penyelidikan, penyidikan termasuk penetapan tersangka dan penuntutan akan menjadi tidak sah dan bisa digugat ke Praperadilan karena Praperadilan itu untuk menguji kewenangan bukan barang bukti,” tutup dia. (Joesvicar Iqbal)