IPOL.ID – Bantuan Sosial (bansos) saat ini sudah sangat jelas digunakan sebagai alat politik. Indikasinya adalah penggelontoran besar-besaran bansos hampir Rp500 triliun. Angka ini adalah terbesar selama sejarah, bahkan saat pandemi covid serta tidak didukung oleh data kemiskinan yang sebetulnya sudah agak menurun meski tidak signifikan.
Demikian isu tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES bertajuk “Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik?”.
“Jadi, semestinya kalau bansos digelontorkan dengan amat besar itu pertanda indikasi kemiskinan kembali meningkat, nyatanya kemiskinan sudah agak menurun, dan itu pertanda bansos telah menjadi alat politik, terlebih dibagikan menjelang pemilu 2024,” kata Guru Besar Universitas Paramadina Didin S Damanhuri, di Jakarta Rabu (7/2/2024).
Indikasi lainnya bahwa bansos dibagikan oleh Jokowi sendiri bukan melalui Kementerian Sosial, bahkan tidak mendampingi Jokowi ketika bansos tersebut dibagikan. “Hal tersebut memperkuat bahwa terjadi proses politisasi bansos untuk kepentingan pemilu. Di banyak daerah pembagian bansos bahkan dilabeli dengan paslon 02 dengan pesan jika paslon 01 dan 03 menang maka bansos tidak lagi dibagikan,” lanjutnya.
