“Dengan pemilu yang bersih, dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita lakukan proses yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang,” katanya.
Kritik Bansos Jokowi Pada kesempatan yang sama JK juga mengkritik bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi yang membagikan bansos di tempat umum merupakan hal yang melanggar aturan.
Sebab, pada dasarnya bansos harus diberikan kepada masyarakat yang berhak berdasarkan pendataan bukan secara random di jalan atau pun di pasar-pasar.
“Memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar, tapi caranya harus benar jangan dikasih di pinggir jalan, di pasar, dan tempat umum. Aturan yang benar bansos diberikan sesuai nama alamat yang terdata, untuk itu bansos yang bagikan adalah kepala desa atau camat, kalau yang dilakukan selama ini belum tentu yang menerima itu orang yang butuh,” kata JK.
Selain mengkritik terkait metodenya, JK juga menganggap waktu pemberian sebelum pemilu sangat penuh muatan politis. “Termasuk timingnya juga harus yang benar kenapa harus dipaksakan sebelum tanggal 14 (Februari 2024) kenapa tidak tanggal 20 (februari 202) saja,” ujar JK.
