“Dan sampai 13 Maret 2024 Bawaslu ada 140 pelanggaran terkait netralitas ASN selama Pemilu 2024,” kata pria kelahiran Boyolali ini.
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Moestopo, Budiharjo, menjelaskan jika dalam Pemilu 2024, DKPP memang diharapkan dapat memainkan peran yang proaktif dan efektif dalam menangani problematika etik yang mungkin timbul.
Dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam seluruh proses pemilu, DKPP bisa berkontribusi pada terwujudnya pemilihan yang bersih, adil, dan demokratis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
“Saat ini kita masih memberikan nilai terbaik untuk DKPP. Sebab saat ini belum ada keputusan DKPP yang membuat rakyat tidak menerima. Karenanya, DKPP diharapkan untuk bisa terus menjadi wasit dan pengawas Bawaslu dan KPU yang baik,” ujar Budiharjo.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur PPs Universitas Moestopo, Triyuni Soemartono. Pada setiap penyenggaraan Pemilu, DKPP dapat berperan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang etika kepada penyelenggara pemilu.
