Basuki meminta kepada seluruh unit organisasi untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK melalui perbaikan tata kelola dan penguatan budaya integritas, sehingga menciptakan reputasi PUPR sebagai Kementerian yang berintegritas dan melayani masyarakat.
KPK memberikan rekomendasi untuk peningkatan upaya pencegahan korupsi, termasuk intensifikasi sosialisasi dan kampanye, peningkatan integritas, dan penguatan mekanisme pengawasan internal.
Ia mengatakan, Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, melainkan tata kelola organisasi yang lebih baik.
“Kalau nanti saya pensiun, saya ingin meninggalkan Kementerian PUPR tidak hanya sebagai kementerian yang membangun infrastruktur jalan tol, bendungan, dan bangunan. Lebih dari itu, saya ingin Kementerian PUPR menjadi organisasi yang kredibel dan dipercaya dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten,” kata Basuki.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Pahala Nainggolan, mengatakan penilaian integritas ini diperlukan untuk efisiensi sumber daya dan penting untuk perbaikan yang terintegrasi dengan nilai tambah. Menurut Pahala, kecenderungan indeks naik di 2023 dengan faktor terbesar membentuk nilai adalah faktor koreksi. “Faktor koreksi meningkat karena pengkondisian dan konfirmasi terhadap responden serta ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan,” Pahala Nainggolan.
