Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 telah disusun berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Namun, Edi mengkritik bahwa usulan dari seluruh OPD yang tercatat menelan biaya sekitar Rp 12 triliun, sementara pendapatan daerah diperkirakan hanya sekitar Rp 9 triliun.
“Maka dari itu, saya menekankan pentingnya menentukan prioritas. Kami sedang berupaya meningkatkan produktivitas pertanian,” tegas Edi.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, Kukar berambisi menjadi pionir dalam ketahanan pangan, tidak hanya untuk Kaltim dan IKN, tetapi juga sebagai model bagi daerah lain di Indonesia. (adv)
