“Total alokasi anggaran untuk program ini mencapai sekitar Rp 6 miliar, dengan rincian Rp 3,6 miliar untuk lumbung, Rp 2,6 miliar untuk lantai jemur, termasuk Rp 470 juta yang digunakan untuk RMU,” jelas Sutikno.
Masalah yang sering muncul pasca panen, menurut Sutikno, adalah kurangnya fasilitas penjemuran padi.
“Banyak petani yang menjemur padi di jalan raya, yang berdampak pada penurunan kualitas dan kerusakan saat proses penggilingan,” tuturnya.
Oleh karena itu, pembangunan lantai jemur dianggap sebagai solusi penting.
Untuk tahun 2025, Disketapang Kukar berencana mengalokasikan sekitar Rp 30 miliar untuk pembangunan infrastruktur lebih lanjut guna mendukung ketahanan pangan.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hasil panen, serta mengurangi kerugian akibat kurangnya fasilitas pasca panen,” pungkas Sutikno.
Dengan inisiatif ini, Disketapang Kukar berupaya memastikan bahwa para petani memiliki akses ke fasilitas yang memadai untuk mengelola hasil panen mereka, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan di daerah tersebut. (Adv/Muhamad Solihin)
