IPOL.ID – Dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) kembali menjadi perbincangan hangat.
Pergantian kepengurusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi titik masalahnya. Di mana Qurais Ismail resmi menjabat sebagai Ketua Fraksi yang baru menggantikan Sarpin.
Sedangkan Rusmono ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi. Ini menandai era baru dalam struktur kepemimpinan partai berwarna hijau tua ini.
Keputusan ini tertuang dalam surat keputusan bernomor 0018/DPC.33.02/02/IV/2024, yang tersahkan oleh Eko Wulandanu selaku Ketua DPC PKB Kukar dan Hendra sebagai Sekretaris, pada Kamis (25/4/2024)
Tentu saja, pergantian ini terlihat mendadak dan mengganjal. Mengingat Sarpin merupakan anggota Dewan yang sudah menjabat 2 periode. Ia digantikan oleh Qurais yang merupakan anggota yang baru di lantik pada Februari 2024 lalu, dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan anggota Dewan sebelumnya karena berpindah partai.
Usai mendapat kabar tersebut, pewarta pun langsung menghubungi Sarpin, yang kini berstatus sebagai anggota fraksi saja.
Melalui sambungan telepon, Sarpin mengatakan kalau pergantian ini adalah kebijakan partai. “Ini adalah kebijakan partai dalam rangka menciptakan suasana baru,” jelasnya Kamis sore.
Dan ketika disinggung apakah pergantian ini ada kaitannya dengan kericuhan di sejumlah dinas. Di mana oknum anggota Dewan dari PKB meminta anggaran pokok pikiran (pokir) dewan sebelumnya untuk digeser atau dihentikan. Yang bersangkutan membawa surat yang ditandatangani oleh Sarpin selaku Ketua Fraksi PKB sebelumnya.
Padahal anggaran tersebut merupakan anggaran murni 2024 yang diketuk pada saat rapat paripurna tahun 2023 lalu. Ketika Dewan lama masih menjabat.
Menanggapi hal tersebut, Sarpin pun enggan berkomentar mengenai isu yang beredar. “Soal itu saya belum bisa berkomentar. Tapi yang jelas saya legowo kalau memang diganti. Karena itu hak partai,” tutur Sarpin.
Sementara itu Ridha, Sekretaris DPRD Kukar, mengaku bahwa dirinya belum mengetahui prihal pergantian Ketua Fraksi dari PKB dari Sarpin kepada Qurais.
“Kami masih menunggu pengajuan resmi kepada pimpinan dewan. Setelah itu, baru akan kami sampaikan dalam rapat paripurna,” ucap Ridha sembari menegaskan prosedur yang akan diikuti.
Sementara itu, dikonfirmasi via telepon, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin juga enggan berkomentar. Iya menerangkan itu bukan ranah DPW tapi DPC.
“Hubungi saja Eko (Ketua DPC PKB Kukar),” ujarnya singkat lalu menutup telepon.
Mendapatkan arahan dari Syafruddin, pewarta pun mencoba menghubungi Eko via WhatsApp terkait surat pergantian Ketua Fraksi. Namun tak ada respons yang pihak yang dituju, baik telepon maupun pesan singkat. Bahkan ketika mencoba menghubungi Hendra selaku Sekretaris PKB Kukar juga tidak tersambung. (ahmad)