Jepang Ungkap Rincian Biaya Perangi Rendahnya Angka Kelahiran

IPOL.ID – Jepang mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai rencana biaya yang akan ditambahkan ke premi asuransi kesehatan publik untuk membantu mendapatkan dana guna memerangi rendahnya angka kelahiran di negara tersebut.

Peserta program asuransi kesehatan publik “kokumin kenko hoken” untuk wiraswasta dan lainnya diperkirakan akan membayar 800 yen atau Rp84 ribu per bulan jika mereka memiliki pendapatan tahunan sebesar 6 juta yen atau Rp629 juta pada tahun fiskal 2028, kata Ayuko Kato, menteri untuk kebijakan yang berhubungan dengan anak-anak, dilaporkan JIJI, Jumat (12/4).

Biaya bulanan yang diharapkan adalah 550 yen atau Rp58 ribu yakni untuk mereka yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 4 juta yen atau Rp419 juta.


Dan 1.100 yen atau Rp115 ribu untuk mereka yang memiliki pendapatan tahunan sebesar 8 juta yen atau Rp839 juta, kata Kato dalam pertemuan komite khusus di Dewan Perwakilan Rakyat, majelis rendah parlemen.

“Akan ada bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, di mana peserta dengan pendapatan tahunan 2 juta yen (Rp209,7 juta) akan dikenakan biaya 250 yen (Rp26 ribu) per bulan,” ujarnya.

Perkiraan ini hanya berfungsi sebagai angka referensi, kata Kato, seraya menambahkan bahwa banyak peserta dalam program ini menerima pendapatan tahunan kurang dari 4 juta yen.

Pada Selasa (9/4), pemerintah merilis perkiraan biaya yang sama berdasarkan pendapatan tahunan untuk pekerja perusahaan. Sebagai contoh, seorang karyawan dengan pendapatan tahunan sebesar 6 juta yen diperkirakan akan membayar 1.000 yen atau Rp105 ribu per bulan.

Jepang akan mulai memungut biaya pada tahun fiskal 2026 dari peserta “kokumin kenko hoken” dan program asuransi kesehatan publik lainnya, meningkatkan jumlahnya secara bertahap untuk mengumpulkan total 1 triliun yen atau Rp104,9 triliun per tahun.

Pemerintah berencana untuk mendapatkan 3,6 triliun yen atau Rp377,3 triliun per tahun pada tahun fiskal 2028 untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah. Dari total tersebut, 1 triliun yen akan berasal dari biaya.

Pada pertemuan itu, Takeshi Shina dari Partai Demokratik Konstitusional Jepang yang beroposisi mengkritik pemerintah dengan mengatakan bahwa pemerintah “harus mempertimbangkan cara-cara untuk mendapatkan dana tanpa meminta (masyarakat) membayar biaya baru.” (far)