IPOL.ID-Pemprov DKI Jakarta diharapkan selektif dalam memberikan dana hibah khususnya di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Setda DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi menyoroti pentingnya validitas data penerima hibah serta optimalisasi serapan anggaran pada 2026.
“Kami harapkan data penerima hibah harus sinkron dan mudah diakses publik,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Dikatakan Ghozi, dirinya sangat mengapresiasi tidak adanya temuan pada pelaksanaan anggaran 2025 di Biro Dikmental oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Karena itu, dia meminta sinkronisasi data penerima hibah agar publik tidak bingung dalam menyerap informasi.
“Sebab saat ini terdapat perbedaan data hasil rapat dengan data yang tercantum pada laman informasi hibah pemerintah daerah,” bebernya.
Ghozi menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan hibah. Akurasi data memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan APBD.
Selain itu, politisi PKS itu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran hibah pada tahun sebelumnya.
