IPOL.ID- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI menjadi sorotan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Hal itu dikarenakan dalam APBD program yang disertakan cenderung normatif dan tidak mencerminkan keinginan masyarakat.
“Karena Jakarta ini Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya lumayan, APBD-nya besar, tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta,” kata Prasetyo, Rabu (23/4).
Menurut caleg yang disebut-sebut gagal melenggang ke Senayan itu, rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Untuk itu, dalam Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Prasetyo meminta Pemprov DKI Jakarta menyisir kembali kegiatan dan menetapkan berdasarkan skala prioritas sehingga APBD DKI Jakarta berkualitas.
Prasetyo telah memonitor pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota. Berdasarkan pelaksanaannya Musrenbang tersebut, Prasetyo melihat banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran.
“Jadi Pak wali kota, camat, lurah semua kalau Musrenbang itu betul-betul kritis. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, demi tercapainya Jakarta sebagai kota global dan pemerintahan yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membuat terobosan.
“Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan. Karena bukan apa-apa, di Jakarta masih ada pemukiman kumuh satu kilometer dari Istana Negara namanya Johar dan Tanah tinggi,” katanya.
“Mana pemerintah daerah, yang malu bukan Pak Gubernur tok loh. Ada saya juga di sini,” tandasnya.(Sofian)