IPOL.ID-Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada persiapan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan perkiraan intelijen, potensi konflik sosial pada saat Pilkada 2024 cenderung menengah-tinggi.
“Keberpihakan penyelenggara yang tentunya tidak taat regulasi atau keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu paslon adalah contoh penyebab konflik sosial yang dapat terjadi di Pilkada nanti,” ujar Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto pada Rakernis Fungsi Intelijen TA 2024 di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Rakernis tersebut mengambil tema “Intelijen Keamanan Polri yang presisi siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada dan Agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.
Lebih lanjut, Menko Hadi mengingatkan terkait tantangan yang akan dihadapi nantinya, seperti ada empat provinsi yang baru akan melaksanakan Pilkada untuk pertama kalinya, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
