bersama:
Wakil Wali Kota Depok/Calon Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono
dan Peneliti Kebijakan Publik IDPLP, Riko Noviantoro
IPOL.ID – Pilkada serentak, 27 November 2024 sudah di depan mata. Hiruk pikuk bursa calon kepala kian mengemuka. Salah satu yang menarik adalah pada Pilkada Kota Depok. Dalam musim ini, “calon petahana” dari PKS, Imam Budi Hartono (IBH) akan melawan birokrat yang diusung Koalisi Sama-Sama, Supian Suri.
Koalisi “gemuk” pengusung Supian Suri ada enam parpol (28 kursi). Mereka adalah PDI-Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara IBH, selain disokong PKS juga didukung Golkar dan Nasdem (21 kursi) Nasdem. PSI belum menentukan pilihan.
Koalisi sama-sama mengaku, koalisi besar dibentuk bukan untuk menggerus dominasi PKS yang sudah berkuasa dua puluh tahun di Depok. Namun ingin memberikan perubahan yang signifikan di Kota Penyangga Jakarta ini.
Salah satu isu dan PR terbesar dari kepemimpinan Depok di masa yang akan datang adalah pasca disahkannya UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Depok akan masuk menjadi salah satu daerah aglomerasi Jakarta Raya. Terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. Berbagai tantangan dan permasalahan sudah pasti menghadang.
Belum lagi, Depok sendiri punya berbagai masalah publik yang kerap mendekap. Di antaranya masalah kemacetan, penanganan sampah, perekonomian, infrastruktur, penyediaan ruang publik, kependudukan, sosial dan pendidikan.
Namun demikian di pihak lain, Wali Kota Depok saat ini mengklaim Kota Depok sudah bertumbuh dan maju. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya indeks pembangunan manusia (IPM) Depok tahun 2010 baru 76, sekarang sudah 81,86. APBD Depok juga naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp3,7 triliun.