IPOL.ID – Wacana bergabungnya parpol yang berseberangan dengan koalisi Prabowo dosoroti parpol pendukung di pilpres lalu, yakni Demokrat.
Capres terpilih Prabowo Subianto diminta tidak mengajak semua partai masuk dalam koalisi pemerintahan mendatang. Dikhawatirkan, koalisi bakal terlalu gemuk dan bisa menjadi bumerang.
Kekhawatiran itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng l. Dia menilai satu partai politik tambahan ke dalam pemerintahan sudah cukup untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, yang berarti melebihi 50%. “Sepertinya tidak perlu semua (diajak),” ujar Andi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/5).
Saat ini, ada dua partai besar yang belum menyatakan bakal mendukung Prabowo, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Andi menekankan agar tidak terulang lagi situasi ketika ada partai politik yang berada dalam pemerintahan, tapi seolah-olah berperan sebagai oposisi.
“Itu tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya. Jadi, jika dalam pemerintahan, haruslah menjadi bagian dari pemerintahan,” imbuh Andi.
Karena itu, Andi menilai konsistensi menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan bagi partai politik yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. “Partai Demokrat selalu konsisten, mari kita bersama-sama sampai akhir masa jabatan. Jangan setengah-setengah dan berubah-ubah,” pintanya.
Mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini juga menekankan ada satu partai besar yang menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo. Hal itu, kata Andi, bertujuan agar terjadi mekanisme pemeriksa dan penyeimbang terhadap berbagai langkah yang diambil pemerintah.
“Kalau tidak ada oposisi dan semua masuk ke parlemen, demokrasi-nya kurang ada check and balance,” tuturnya.(Sofian)