Timwas: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Menjatuhkan Pihak Tertentu

IPOL.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang juga Tim Pengawas Haji DPR Abdul Wachid menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji bukanlah bentuk politisasi yang bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji.

Hal ini disampaikan Wachid usai mengunjungi jemaah haji Indonesia asal Kebumen yang sedang transit di salah satu hotel transit di Madinah.

“Kalau ada yang menekankan Pansus (Haji) politisasi, itu tidak benar. Memang ini dilakukan oleh teman-teman di DPR atau politisi, ya memang politik, tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji,” kata Wachid, mengutip parlementaria pada Selasa (25/6).

Dia mengungkapkan beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius dan penyelesaian segera. Salah satu isu utama yang disorot adalah lemahnya diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi.

Wachid menekankan pentingnya diplomasi antarnegara, bukan hanya melalui Kementerian Haji, tetapi juga melibatkan Kementerian Luar Negeri serta penekanan dari pimpinan negara.

“Diplomasi negara dengan negara diperlukan, tidak bisa hanya oleh (level) kementerian, tapi juga perlu penekanan antara Raja dan Presiden ke depan,” katanya.

“Kita amati diplomasi kita lemah. Diplomasi ini penting untuk perbaikan-perbaikan di sini karena haji ada di Arab Saudi. Diplomasi negara dengan negara diperlukan, tidak bisa hanya oleh (level) kementerian, tapi juga perlu penekanan antara Raja dan Presiden ke depan,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Wachid menyoroti permasalahan visa, baik visa haji maupun visa non-haji, yang kerap menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Banyak warga Indonesia yang tertipu dengan iming-iming harga murah menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji, yang pada akhirnya ditelantarkan di Arab Saudi.

“Saya berharap tidak ada fraksi yang keluar dari keputusan Pansus (Haji). Visa haji dan visa non-haji sekarang menjadi masalah besar. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang menggunakan visa non-haji karena mereka tidak tahu, mereka diiming-imingi harga murah. Ketika mereka ditelantarkan, sebagai wakil rakyat, saya harus menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini tidak bisa terjadi. Ini harus dituntaskan melalui diplomasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia,” terangnya.

Wachid juga menjelaskan bahwa Pansus Haji dibentuk bukan untuk kepentingan politik semata, tetapi demi kepentingan umat dan perbaikan pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. Ia berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama dan tidak ada fraksi yang menolak keputusan ini.

“Ini bukan demi kepentingan politik, tetapi demi kepentingan umat dan perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depan. Saya berharap tidak ada fraksi yang keluar dari keputusan Pansus (Haji),” ujar dia.

Dengan pembentukan Pansus Haji, Wachid berharap agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara komprehensif dan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang. (far)