Pemanfaatan itu di antaranya untuk perbaikan kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi provinsi dan K/L termasuk perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpang tindih lahan.
“Kebijakan ini telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 pemerintahan berbagai di 38 provinsi. Berbagai data dan informasi dilakukan dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan secara luas telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L,” jelasnya.
Ia memaparkan, hingga Juni 2024 Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare. (lumi)
