“Tetap jaga integritas dan nasionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara,” katanya.
Di tempat yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, predikat WTP bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan wujud kerja keras Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
BPK juga memberikan apresiasi atas tindak lanjut Kemenhub atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan tahun 2007-2023.
Nyoman mengatakan bahwa rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 86,11 persen, dalam proses 13,65 persen dan belum ditindaklanjuti 0 persen. Sementara 0,24 persen rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
“Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti hanya 0,24 persen, ini adalah satu dari sedikit kementerian/lembaga. Artinya, jika rekomendasi yang sedang dalam proses selesai ditindaklanjuti, Kemenhub merupakan yang tertinggi seluruh Indonesia,” kata Nyoman. (lumi)
