Terkait Presiden Jokowi yang batal berkantor di IKN pada Juli ini, Imam menegaskan, pihaknya dari Kementerian PUPR selama ini sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan semua infrastruktur utama. Namun, adanya sejumlah kendala di lapangan menjadikan penyelesaiannya tertunda.
“Dari dulu awalnya, untuk air minum misalnya target awal dari teman-teman (Kementerian PUPR), tanggal 18 Juli paling bagus. Kemudian kita mencoba tekan bisa gak sampai 10 Juli, ya kita usahakan. Tetapi rupanya dalam pelaksanannya hujan hampir tidak berhenti. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning pun mundur juga. Kembali juga ke tanggal 17 juli. Selanjutnya Pak Menteri (PUPR) yang akan melaporkan ke Presiden,” tambahnya.
Sementara, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, dengan berbagai kendala yang ada, langkah realistis bisa dilakukan pemerintah. Saat ini melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di IKN, mayoritas pesertanya warga Kalimantan dan bukan dari Jakarta.
“Kalau dilihat dari kondisi di lapangan fokus hanya untuk upacara saja, bukan untuk kehidupan kota. Artinya kita bisa berhitung secara realistis tak usah semua (peserta upacara) dari Jakarta, tetapi teman-teman dari Kaltim, Balikpapan, Samarinda itulah nanti sebagai peserta utama kegiatan upacara. Itu jauh lebih murah. Maka masalah air bersih selesai, daripada memaksa sekian ribu orang dari Jakarta untuk tinggal di IKN, sementara fasilitasnya tidak tersedia,” imbuh Nirwono, Jumat (12/7/2024).
