IPOL.ID – Ancaman siswa-siswi di Jakarta putus sekolah karena kekurangan biaya, disebabkan gagal masuk sekolah negeri menjadi pekerjaan rumah besar bagi para wakil rakyat yang kini duduk di Kebon Sirih.
Guna menekan angka pelajar yang putus sekolah di tahun mendatang, Banggar DPRD DKI pun bakal menaikan jumlah anggaran KJP.
“Tujuannya agar kedepan masyarakat bisa merasakan manfaat anggaran pendidikan secara merata,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (6/8).
Dikatakannya, penambahan nantinya pada anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibahas dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
“Saya mendorong supaya penambahan anggaran KJP. Agar masuk ke sekolah-sekolah swasta dan juga madrasah atau yang setingkat dengan itu,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Sosial Setda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengungkapkan, adanya rencana penambahan anggaran untuk subsidi pendidikan dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024.
“Perlu kami sampaikan, pada saat perubahan anggaran ini, kami menambahkan anggaran untuk KJMU dan KJP. Ini berkaitan dengan yang disampaikan tadi, tentang persiapan sekolah gratis. Memang sedang kami lakukan pematangan di internal kami,” tutur Eli.
Dalam dokumen paparan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024, anggaran pendidikan diusulkan Rp18,465 triliun atau setara 25,43 persen dari total APBD. (sofian)
