Anggota BPH Migas Abdul Halim meminta agar Badan Usaha Penugasan meningkatkan sistem maupun sarana dan fasilitas yang ada agar pelayanan kepada masyarakat terus optimal. Hal itu disampaikannya disela-sela monitoring penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ke dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bangka Tengah dan Pangkalpinang, Senin dan Selasa (29-30/7/2024).
“Penyaluran BBM subsidi dan kompensasi ke masyarakat itu menggunakan uang negara sehingga harus bisa kita buktikan pemanfaatannya, baik menggunakan teknologi informasi maupun sistem informasi lainnya. Misalnya seperti yang kita lakukan yaitu pengecekan QR Code, CCTV, kalibrasi peralatan, material balance, dan sebagainya,” tutur Halim.
BPH Migas mengharapkan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Apabila terjadi potensi penyalahgunaan seperti satu kendaraan memiliki lebih dari satu QR Code, surat rekomendasi dipalsukan atau penggunaan kendaraan yang tidak laik jalan, dilaporkan ke Helpdesk BPH Migas agar dapat segera ditindaklanjuti.
