Dalam kunjungan tersebut, KPK juga menemukan sejumlah kejanggalan seperti adanya perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pendapatan daerah jadi tidak maksimal. Pasalnya, jika dilihat dari tarikan retribusinya, pihak ketiga mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pemda setempat.
“Dalam setahun kemarin ada kurang lebih 700 ribu wisatawan yang datang, namun pemda hanya dapat Rp5 miliar. Ini kan nilainya sangat kecil,” jelas Dian.
Temuan di lapangan, Dishub KLU menarik retribusi dari wisatawan dengan jumlah yang lebih besar dari aturan yang berlaku melalui pihak ketiga. Jumlah yang ditarik dari wisatawan bahkan mencapai Rp20.000, dengan 75% dari total tersebut diduga masuk ke kantong pihak ketiga.
“Retribusi Dishub KLU ini yang ada dasar hukumnya cuma Rp5.000 ribu per orang, mau domestik atau asing, untuk retribusi tanda masuk pelabuhan yang dikelola pemda, itu saja. Apa dasarnya pungutan pas kecil melebihi Rp5.000? Sisanya kemana? Pungutannya ada Kop Pemda, kok, di karcisnya. Sehingga sisa Rp15.000 itu uang apa dan kenapa mesti ada pihak ke-3?” tegas Dian.
