Selain itu, temuan serupa juga terjadi di Pelabuhan Bangsal, yang telah dikelola oleh Pemprov NTB sejak 28 Agustus 2023. Di lokasi tersebut, diduga ada anomali retribusi sejak Dishub Provinsi NTB melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga, pada 2 Oktober 2023.
Dalam perjanjian, pihak ketiga bertanggung jawab memungut biaya boarding pass sebesar Rp10.000 per penumpang. Dari jumlah tersebut, Rp2.500 informasinya dialokasikan Dishub Provinsi NTB untuk perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan di Pelabuhan Bangsal, sementara Rp7.500 informasinya menjadi hak pihak ke-3 yang digunakan untuk pengembangan sistem CTT (Computerized Ticketing and Tracking). Biaya ini kemudian digabung menjadi satu dalam penagihan boarding pass/harbor tax.
Namun, yang menjadi masalah adalah pungutan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, mengingat peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasannya baru diterbitkan pada 31 Januari 2024, dengan dikeluarkannya Perda No. 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini berarti, selama periode antara pelaksanaan PKS dan penerbitan Perda, penarikan retribusi tersebut bisa dikategorikan sebagai pungli, karena belum memiliki landasan hukum yang sah. Dan sampai saat ini pun belum ada Pergub terkait tatacara pungutan retribusi tersebut. Selain itu kerjasama dengan pihak ke-3 melalui PKS tidak dipayungi dengan MOU.
