IPOL.ID – Mundurnya Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto secara mendadak 4 bulan menjelang Munas digelar menimbulkan pro dan kontra terhadap percepatan Munas 2024.
Mantan Wakil Presiden yang juga kader senior Partai Golkar, Jusuf Kalla secara terang-terangan menolak adanya wacana mempercepat Munas di Agustus 2024.
“Kalau sesuai aturan, Pak Airlangga itu masa kepemimpinan akan berakhir pada Desember mendatang. Jadi untuk saat ini bisa digantikan oleh pelaksana tugas ketua umum sambil menunggu masa jabatan berakhir Ketua Umum pada Desember nanti,” ujar politisi yang akrab disapa JK itu, Senin (12/8/2024).
Dia mengatakan, adapun untuk calon ketua umum. JK mengatakan, Partai Golkar memiliki aturan diinternal yang harus dikedepankan.
Syarat utama, kata JK kader yang akan maju dalam Munas harus memiliki kartu anggota selama lima tahun.
“Jika itu sudah dipenuhi. Maka hal kedua, kader itu harus menjadi pengurus di tingkat pusat atau pun setingkat dibawahnya, yakni pengurus tingkat provinsi. Jadi tidak bisa kader dari luar partai tiba-tiba menjadi calon Ketum,” jelasnya.
Saat ini, sejumlah nama dikaitkan bakal menggantikan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar. Yang paling santer dua nama yakni, Bahlil dan Gibran Rakabuming.(sofian)
