IPOL.ID-Pemerintah pusat langsung melakukan peninjauan dan penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Hingga kini penanganan sejumlah petugas gabungan masih berlangsung hingga hari ini, Selasa (27/8/2024).
Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkomitmen untuk mengawal setiap fase hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemerintah pusat sedianya bakal mendukung penanganan darurat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan rumah warga. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto di lokasi bencana, Selasa (27/8/2024).
Suharyanto menggarisbawahi, komitmen ini sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK RI), Muhadjir Effendy yang juga hadir di wilayah Kelurahan Rua.
“Jadi atas saran Bapak Menko, kami pastikan pemerintah pusat, melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai tanggap darurat hingga pascabencana,” kata Suharyanto di lokasi bencana pascabanjir bandang di Kota Ternate, Selasa (27/8/2024).
Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, lanjut Suharyanto, pemerintah pusat akan memberikan stimulan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak berat hingga ringan. Bantuan sebesar Rp60 juta untuk stimulan rumah rusak berat, selanjutnya Rp30 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp15 juta rusak ringan.
Mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi, disambung Menko PMK Muhadjir menyampaikan bahwa pemerintah akan memiliki beberapa skema. Secara teknis hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Menurutnya, setelah adanya rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate, masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan program relokasi. Kawasan terdampak memiliki catatan historis ratusan tahun menjadi jalan air dan jalur turunnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalama.
“Supaya kejadian ini tidak terulang, daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” tegas Menko PMK, Muhadjir.
Kemudian relokasi tetap membutuhkan kajian yang akan melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB dan institusi terkait lain. Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga akan direlokasi.
“Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga harus direlokasi kalau mereka berada di lokasi berbahaya,” imbuh Muhadjir.
Sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK, Muhadjir dan Kepala BNPB, Suharyanto menyempatkan untuk bertemu para penyintas di pos pengungsian. Sekitar 150 warga terkonsentrasi di SMK 4 Kastela. Mengakhiri kunjungan, Menko PMK memberikan kepada warga penyintas bantuan pangan dan non-pangan yang disediakan BNPB.
Turut hadir pada kunjungan kerja Kepala BNPB di antaranya Pj Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Kapolda Maluku Utara dan unsur forkopimda serta Deputi Bidang Penanganan Darurat serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. (Joesvicar Iqbal)