Pada konteks relokasi, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mengatakan, perlu analisis komprehensif, misalnya nanti terkait dengan persoalan sosial.
Menurutnya, warga yang tidak terdampak dan berada di kawasan bahaya enggan untuk relokasi. Ini tentunya menjadi tantangan pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemahaman risiko kepada masyarakat sehingga mereka bersedia relokasi.
“Mereka yang tidak terdampak (di kawasan bahaya), warga yang memiliki rumah yang masih utuh, ini memang mau dipindah? Ini yang saya maksud persoalan sosial”.
Lilik menambahkan, hal ini perlu dikaji dan dikomunikasikan kepada berbagai pihak dalam rangka desain program relokasi sebagai solusi berkelanjutan. Hal tersebut juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Tentu ini akan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang mereka percaya,” tukas Lilik.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menambahkan, terkait manajemen gudang logistik, personel BNPB memberikan penjelasan kepada BPBD Kota Ternate mengenai tata kelola, seperti pencatatan penerimaan-pengeluaran dan penataan barang.
