IPOL.ID – Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag bersama Direktorat PAUD, Kemendikbudristek mengadakan pertemuan guna membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Pertemuan ini bertujuan menyinergikan langkah perbaikan tata kelola PAUD, khususnya terkait penyederhanaan perizinan dan peningkatan efisiensi pendataan satuan PAUD dan Raudlatul Athfal (RA) di Indonesia.
Salah satu isu yang muncul dari diskusi ini adalah kebutuhan menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki mekanisme pendataan PAUD. Saat ini, banyak lembaga PAUD yang memberikan lebih dari satu layanan, seperti layanan pengasuhan dan layanan pembelajaran terorganisir.
Namun mereka menghadapi kendala karena setiap layanan harus memiliki izin dan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) yang berbeda. Hal ini mempersulit proses administrasi dan pendataan yang akurat.
“Kita perlu memikirkan bagaimana tata kelola PAUD dapat lebih efisien, terutama terkait izin dan pendataan, tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan yang diberikan,” ujar Direktur KSKK Madrasah Muchamad Sidik Sisdiyanto, Rabu (25/9/2024).
