Dianggap Banyak Bebani APBD DKI, BUMD di Jakarta Bakal Dievaluasi DPRD

IPOL.ID – Suntikan dana yang diberikan Pemprov pada BUMD di Jakarta setiap tahun mendapatkan perhatian khusus dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Politisi PKS itu pun berencana melakukan evaluasi terhadap BUMD di Jakarta yang hanya membebani APBD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Khoirudin, Jumat (11/10/2024), menyoal BUMD DKI Jakarta yang terus menerus mendapatkan suntikan dana melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta setiap tahunnya.

“Kita akan lakukan evaluasi pada BUMD-BUMD yang ada saat ini agar bisa mandiri dan tidak terus menerus diberi suntikan dana oleh pemprov DKI Jakarta,” ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu.

Seperti diketahui, suntikan dana yang terus menerus tiap tahunnya dari APBD DKI tidak sejalan dengan tujuan mendirikan BUMD. Sebab, BUMD di Jakarta idealnya memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. “Dengan evaluasi yang dilakukan, tentunya BUMD bisa lebih kreatif dan inovatif dalam pengembangan perusahan yang dikelola,” ucapnya.

Idealnya, keberadaan BUMD diharapkan bisa menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu pula, BUMD juga memperoleh laba atau keuntungan.

Tetapi kenyataannya, setiap tahun BUMD mendapat suntikan dana dari Pemda DKI Jakarta guna meningkatkan perusahaan. Seolah BUMD di Jakarta lembaga sosial yang harus mendapatkan bantuan terus-menerus.

Jika BUMD merugi, dewan selaku wakil rakyat mempertanyakan secara cermat dan jeli, persoalan dari pengelolaan perusahaan.

Diharapkan, pemprov KI Jakarta eksekutif dan legislatif membahas BUMD harus cermat agar uang rakyat yang digelontorkan tidak sia-sia, tanpa memberikan keuntungan bagi Pemda DKI Jakarta untuk selanjutnya digunakan dan dikelola demi kesejahteraan rakyat Jakarta.(sofian)