IPOL.ID-Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, Rabu (23/10/2024) mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.
Sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp 1,1 triliun.
Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusunan APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) mengaku kecewa dengan wacana Eksekutif yang akan menghapus bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar dapat melaksanakan program sekolah gratis untuk swasta.
Dalam rapat Banggar DPRD dengan Pemprov DKI, dia mendengar pengakuan dari eksekutif bahwa KJP tidak lagi bisa dianggarkan karena alokasinya digunakan untuk sekolah gratis.
“Dari Dinas jangan langsung (bilang) ‘enggak bisa’. Itu kita kesel banget Pak. Disimulasikan dulu dong anggarannya berapa, kebijakannya, SOP-nya, sekarang penerima berapa, nanti bisa tambah berapa. Jangan bilang enggak bisa,” sesal Tina Toon dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
