“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, BI menilai ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4%).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali karena hampir semua ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.
Sedangkan ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan. Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta mencapai USD197,8 miliar, atau naik 1,3% (yoy), sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 yoy.
Pertumbuhan ULN terutama terdorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kenaikan 1,6% (yoy). (ahmad)
