Tidak hanya terkait dengan masalah pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Menurutnya, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ucap dia.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” pungkasnya. (sofian)
