“Untuk mewujudkan aspirasi besar ini, kita perlu semangat kebersamaan, kita perlu persatuan, kita perlu kolaborasi, bukan perselisihan yang berkepanjangan.”
Pada Agustus, Prabowo mengatakan bahwa budaya oposisi bukanlah bagian dari nilai-nilai Indonesia. “Kultur Barat atau apa pun mungkin menerima oposisi dan konflik, tetapi itu bukan siapa kami. Kita perlu bekerja sama dan berkolaborasi,” katanya.
Bivitri Susanti, ahli hukum konstitusi di Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia, memperingatkan bahwa konsolidasi kekuasaan di tangan satu koalisi bisa membuka jalan bagi erosi norma-norma demokratis.
“Demokrasi itu kan sebenarnya tentang akuntabilitas dari pemerintah kepada warga. Tapi mekanisme maupun institusi untuk memastikan akuntabilitas itu dimatikan tapi secara legal. Contohnya adalah kita bisa lihat bagaimana DPR-nya oposisinya tidak ada,” kata Bivitri.
Indonesia telah mengalami kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, ujar Bivitri. Selama kepemimpinan Jokowi, para legislator mengesahkan undang-undang kontroversial yang membatasi kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
