IPOL.ID – Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia pada Minggu ini, para pakar mempertanyakan peran adik kandungnya yang saat ini terbelit masalah pajak di luar negeri dan memiliki kepentingan bisnis di Indonesia yang bisa mengganggu kredibilitas pemerintahan baru.
Hashim Djojohadikusumo, penasihat politik sekaligus penopang utama keuangan Prabowo, baru-baru ini menjadi sorotan karena diduga menghindari pajak sebesar USD154 juta dolar AS (Rp2,4 triliun) di Swiss.
Bisnisnya juga terkait dengan area prioritas utama pemerintah yang akan datang.
Dokumen pengadilan Swiss pada Januari 2021 mengungkapkan bahwa Hashim mengklaim bangkrut akibat mendanai kampanye pemilu dan usaha bisnis Prabowo. Namun pengadilan memutus Hashim gagal membuktikan dirinya telah menyumbang USD420 juta kepada sang kakak.
Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada 14 Februari setelah kalah dua kali, pada 2019 dan 2014.
Kini, prospek pengaruh Hashim dalam pemerintahan baru menimbulkan tanda tanya di kalangan para ahli karena keterlibatannya dalam bisnis, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
