Hashim, keluarganya, dan petinggi Partai Gerindra tidak menjawab permintaan komentar dari BenarNews untuk laporan ini.
Muhammad Andri Perdana, ekonom dari Bright Institute, mengatakan bahwa kasus pajak Hashim di luar negeri adalah salah satu yang jarang terjadi.
“Di Indonesia, kami belum melihat banyak tokoh bisnis menghadapi penyelidikan serius seperti ini di luar negeri,” kata Muhammad Andri kepada BenarNews.
“Ada kekhawatiran bahwa Hashim bisa memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan baik ekonomi maupun pemerintahan Prabowo.”
Prabowo sendiri merupakan sosok kontroversial. Mantan jenderal angkatan darat ini telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama masa dinas militernya, ketika dia bertugas di bawah Presiden Suharto yang berkuasa secara otoriter – yang juga adalah mertuanya saat itu.
Sejak kemenangan Prabowo pada pemilihan presiden tahun ini, Hashim memainkan peran penasihat yang sangat kentara secara publik yang turut membahas rencana-rencana dalam pembentukan pemerintahan yang akan datang.
