IPOL.ID – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu (13/10/24) dengan menyebut bahwa masyarakat sudah terdidik untuk kondusif selama pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga jauh lebih tertib untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu.
Ia menyampaikan, kesiapan masyarakat untuk mengikuti pilkada sudah lebih baik dibandingkan beberapa pilkada sebelumnya, sehingga jauh lebih siap untuk menghadapi perbedaan pendapat atau pilihan.
“Saya sering sampaikan kepada awak media, bahwa masyarakat Indonesia sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun lalu karena proses pilkada sudah berulang-ulang, jadi saya yakin semua bisa ikut menjaga ketertiban,” kata Maruli di Jakarta, Minggu (13/10/24).
Lebih lanjut dia menyampaikan, berdasarkan pemetaan kondisi yang dilakukan TNI belum ditemukan adanya masalah atau gejolak dari masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah, sehingga cukup stabil untuk proses pelaksanaan pilkada.
“Berdasarkan informasi intelijen ini semua akan berjalan baik dengan baik, jadi butuh dukungan semua termasuk media,” ujar jenderal bintang empat TNI Angkatan Darat (AD) tersebut.
Maruli berharap, dukungan semua pihak termasuk media bisa semakin meningkatkan situasi kondusif pelaksanaan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, jika semua pihak kompak menjaga maka ketertiban dan keamanan tentu akan terjaga.
Sementara itu, Indonesia akan menghadapi sejumlah momentum politik hingga awal tahun depan. Momentum tersebut dimulai dengan proses kampanye pilkada yang sudah dimulai sejak akhir bulan September.
Kemudian, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, pada 20 Oktober. Lalu, debat kandidat Pilkada 2024 yang berlangsung maksimal tiga kali di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.
Pada 27 November, masyarakat secara serentak akan melakukan pemungutan suara untuk memilih calon pemimpin di setiap daerah masing-masing.
Setelahnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah masing-masing akan melaksanakan proses penghitungan dan rekapitulasi suara hingga pertengahan Desember 2024.
Selanjutnya, setelah penetapan pemenang pilkada oleh KPU, proses masih terus berlanjut dengan diberikan waktu penyelesaian sengketa pemilihan, hingga akhirnya proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, dilakukan pada 10 Februari 2025. (*)
