IPOL.ID– Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin rapat koordinasi terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2024. Wamenko menyampaikan, Pilkada merupakan program penting yang masuk ke dalam 8 program cepat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena di saat yang bersamaan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran punya program 100 hari pertama. Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Wamenko Lodewijk di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Tentunya, kata Wamenko, Kemenko Polkam sangat peduli bagaimana Pilkada berjalan secara kondusif, aman dan lancar, sehingga tidak terjadi konflik yang sebenarnya tidak perlu sebagai bangsa yang berdaulat dan demokratis, agar program pemerintah bisa terlaksana. “Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.
Terkait dengan daerah-daerah rawan, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, masing-masing Lembaga sudah memetakan. Ada tiga kategori yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah. Nantinya, masing-masing daerah tersebut memiliki perhatian yang berbeda-beda.
Misalnya saja di Papua, ada 4 provinsi yang masuk dalam kategori daerah rawan tinggi. Karena memang di sana daerah yang masih ada masalah-masalah sosial, sehingga perlu perhatian bersama. “Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” kata Wamenko Lodewijk.
Wamenko juga meminta BIN untuk melakukan operasi intelijen terpadu agar tercipta early warning system. Sehingga kegiatan deteksi dini dan cegah dini bisa lebih optimal. “BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” katanya.
Tidak hanya terkait dengan masalah pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Menurut Wamenko, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam.
“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” sambungnya. (Yudha Krastawan)
