IPOL.ID-Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi sorotan utama dalam diskusi yang digelar oleh sejumlah aktivis hukum dan pakar hukum pada Senin (25/11) di Jakarta.
Tema diskusi kali ini berfokus pada pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, dengan salah satu poin utama yang dibahas adalah kasus yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Pernyataan yang mengusung tema “Demi Kepastian dan Keadilan Hukum, Hentikan Kasus Firli Bahuri” menggema di ruang diskusi tersebut, mengajak para peserta untuk mempertimbangkan urgensi penuntasan kasus ini dengan pendekatan yang berlandaskan pada hukum yang benar dan objektif. Para peserta diskusi menegaskan bahwa penegakan hukum yang tidak transparan dan terkesan tebang pilih justru akan merusak kredibilitas sistem hukum Indonesia.
Dalam diskusi ini, berbagai pendapat disampaikan oleh para praktisi hukum dan akademisi. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa meskipun Firli Bahuri sebagai pejabat publik harus menjaga integritas, namun setiap individu, termasuk pejabat negara, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. “Kita harus ingat bahwa proses hukum adalah proses yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian dan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Dr. Achmad Fitrian S.H., M.H salah seorang akademisi yang hadir sebagai Pembicara Utama dalam acara tersebut.
