“Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah,” kata Nunik, sapaan akrabnya.
Nunik menambahkan, pihaknya juga mendorong Kemenpar berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sinergi tersebut, anggaran yang terbatas di tingkat pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
“Saya usulkan adanya pendamping desa wisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Memang anggarannya kecil, tetapi kami harapkan koordinasi juga dengan kementerian lain untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata daerah,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri Wamenpar, Ni Luh Enik Ernawati atau akrab disapa Ni Luh Puspa; Plt. Sesmenpar, Bayu Aji; serta pejabat-pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenpar. (Irm)
