IPOL.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan gubernur. Alih-alih dipilih langsung oleh masyarakat, PKB ingin agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah,” ucap Jazilul, Jumat (29/11) malam.
Usulan itu dilontarkan lantaran biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan gubernur sangat besar.
Pilkada Jawa Barat misalnya, menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun hanya untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator.
Angka tersebut, menurut Jazilul, sangat besar dan itu hanya untuk satu daerah, belum lagi di provinsi lainnya.
Padahal anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup,” sebutnya.
Ia berpendapat bahwa penunjukan langsung atau melalui DPRD akan lebih efektif dan efisien. Selain menghemat anggaran, prosesnya juga akan lebih sederhana.
Jika lewat DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, dibandingkan ribuan kotak suara jika dilakukan secara langsung.
“Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan,” tandasnya. (far)