“Ini kan bisnis abu-abu jadinya, ilegal marak. Pembiaran jadinya. Kalau dalam sudut (pandang) hukum, ya kejahatan,” tegasnya menyampaikan pandangannya.
Pernyataan Uchok diperkuat dengan analisa dari Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, yang memandang setiap bisnis ilegal yang berpeluang menyerap keuntungan besar akan menjadi makanan pembisnis hingga penegak hukum.
“Ini seolah-olah dibiarkan, berarti kan ada motif ekonomi yang juga dinikmati oleh mereka yang membiarkan, kan gitu. Diduga ke situ. Kenapa tambang ilegal bisa begitu banyak, ada 2.700 tahun 2022 pertambangan ilegal? Nah, di situ juga diduga ada setoran-setoran, mau setoran ke si A, ke si B, petinggi-petinggi berjenjang,” katanya.
Oleh karena itu, Anthony memandang idealnya penyelesaian kasus illegal drilling dan refinery di seluruh wilayah Indonesia melalui penegakan hukum yang lebih masif damn tegas, tanpa mengecualikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
“(Tambang ilegal) ini harus ditertibkan, kalau saya sekali lagi, saya adalah berpendapat bahwa kita ini harus taat hukum. Jadi tidak boleh. Jadi, kalau dia ada kerjasama dengan orang-orang pemerintah daerah kan sama saja dengan suap, seperti korupsi sebetulnya. Jadi ini memang harus dihentikan,” katanya.
