IPOL.ID- Sistem Pilkada serentak 2024 dinilai perlu dilakukan evaluasi. Apalagi, dalam pelaksanaannya angka golongan putih (golput) saat Pilkada 2024 sangat tinggi.
Permintaan itu dilontarkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Menurutnya pelaksanaan Pilkada 2024 terjadi peningkatan angka orang yang tak menggunakan hak pilih.
“Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan, Komisi II akan melakukan riset secara komprehensif agar gelaran pemilu tak menimbulkan anomali.
Termasuk, sambung dia yang berkaitan dengan dugaan jadwal pilkada serentak yang digelar tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif.
“Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset mendalam untuk melihat sejauh mana berpengaruh terhadap dukungan publik dalam kontestasi pilkada,” ungkap Rifqi.
Komisi Pemilihan Umum mencatat sejumlah fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada gelaran Pilkada 2024.
Salah satunya, Jakarta yang nyaris hanya sebagian pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta ialah 8.214.007 jiwa, tetapi yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 4,3 juta.
