China Adopsi UU PPN, Berlaku Mulai 2026

IPOL.ID – Anggota parlemen China pada Rabu memilih untuk mengadopsi undang-undang tentang pajak pertambahan nilai (PPN), kategori pajak terbesar di China, menandai kemajuan besar dalam menegakkan prinsip perpajakan berbasis hukum.

Undang-undang yang disahkan dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif nasional, akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Saat ini, 14 dari 18 kategori pajak yang berlaku di China telah diundangkan, yang mencakup sebagian besar pendapatan pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, China terus memperdalam reformasi sistem fiskal dan perpajakan serta mendorong serangkaian reformasi PPN, membangun sistem PPN modern dengan kecepatan yang dipercepat.

“Penerapan undang-undang tentang pajak pertambahan nilai mengkonsolidasikan pencapaian reformasi PPN dalam beberapa tahun terakhir, yang kondusif untuk meningkatkan kepastian sistem perpajakan, menstabilkan ekspektasi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Ini adalah pencapaian penting dalam memperdalam reformasi sistem fiskal dan perpajakan,” kata Li Xuhong, wakil presiden Institut Akuntansi Nasional Beijing, dilansir Xinhua, Kamis (26/12).

Pendapatan PPN Tiongkok mencapai 6,12 triliun yuan atau sekitar 851,56 miliar dolar AS dalam 11 bulan pertama tahun ini, menyumbang sekitar 37,8 persen dari total pendapatan pajak negara.

Li mengatakan bahwa langkah yang lebih cepat dalam legislasi pajak sangat penting untuk mengoptimalkan lingkungan bisnis dan mendorong pembangunan berkualitas tinggi di negara ini. (far)