Yoon menegaskan kembali seruannya kepada Majelis Nasional untuk menghentikan kegiatan memalukan yang disebutnya melumpuhkan fungsi nasional, termasuk upaya pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Kepala Staf Gabungan mengatakan bahwa pasukan yang dikerahkan untuk melaksanakan darurat militer telah kembali ke pangkalan, sebagai sebuah langkah untuk mengembalikan keadaan normal.
Adapun setelah pencabutan darurat militer, anggota blok oposisi meningkatkan kritik terhadap Yoon dengan beberapa di antaranya bahkan mengancam akan mengajukan mosi untuk memakzulkan presiden.
Hwang Un-ha, pemimpin fraksi Partai Pembangunan Kembali Korea (partai oposisi terbesar kedua), menyatakan niatnya untuk mendorong mosi pemakzulan, mengecam pengerahan personel militer setelah pengumuman darurat militer yang jarang terjadi tersebut.
Deklarasi darurat militer tersebut mengguncang seluruh negeri dan bahkan di luar negeri. Pejabat AS menyatakan kekhawatiran mendalam dan menekankan harapan Washington agar setiap perselisihan politik di Korea Selatan diselesaikan secara damai.
